Kamis, 11 Desember 2008

Katharine Gun Bocorkan Rahasia Intelijen Inggris

SEPERTI biasa, Jumat, 31 Januari 2003, Katharine Gun (29) melakukan pekerjaannya sebagai penerjemah bahasa Mandarin-Inggris di Markas Besar Komunikasi Pemerintah Inggris (Government Communications Headquarters/GCHQ). Ini adalah lembaga yang dibentuk pada Perang Dunia II dan berfungsi memecahkan pesan sandi Jerman. Kini GCHQ yang bermarkas di Cheltenham, Gloucestershire, dan dilengkapi dengan fasilitas teknologi yang sangat canggih, mampu menangkap secara virtual percakapan siapa pun di dunia.

Situasi politik di Inggris pada Januari 2003 cukup gerah karena sedang terjadi perdebatan sengit mengenai apakah Pemerintah Inggris akan memutuskan berperang ke Irak atau tidak.< atau Irak ke berperang memutuskan akan Inggris Pemerintah apakah mengenai sengit perdebatan terjadi sedang karena ?gerah? cukup 2003 Januari pada di>

Sementara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Amerika Serikat (AS) tengah mencari dukungan agar usulan resolusinya untuk melancarkan serangan pre-emtif ke Irak bisa diotorisasi. Untuk itu, AS sedikitnya membutuhkan dukungan sembilan suara dari 15 anggota DK PBB. Ada enam negara yang oleh AS dianggap krusial saat itu, karena sikapnya yang masih belum diketahui, yaitu Angola, Kamerun, Guinea, Pakistan, Meksiko, dan Cile.

Siang itu Katharine Gun memerhatikan sebuah e-mail yang datang dari AS. E-mail yang ditandai dengan tulisan "top secret" itu datang dari Frank Koza, pejabat Dinas Keamanan Nasional AS. Isinya, ia meminta bantuan intelijen Inggris untuk mengetahui arah suara para anggota DK PBB. Alhasil, Koza meminta "seluruh informasi yang bisa membuat para pengambil kebijakan AS mengetahui lebih dulu kemungkinan hasil voting". Singkatnya, intelijen Inggris diminta menyadap kantor maupun rumah-rumah pejabat keenam negara anggota DK PBB tersebut.

"Saya berpikir, ya Tuhan, ini sudah melampaui batas," kata Gun dalam wawancara eksklusif dengan The Guardian, Kamis (26/2). Gun lalu mencetak e-mail tersebut, memasukkannya ke dalam tas, dan pulang ke rumah. Sepanjang akhir pekan, ia terus memikirkan e-mail tersebut.

"Makin lama memikirkannya, saya makin marah. Ini menunjukkan kegiatan ilegal Pemerintah AS yang berupaya "menumbangkan" (subvert) dinas keamanan kami (Inggris)," kata Gun. Ia juga mengaku tindakannya didorong atas kepeduliannya untuk mencegah kematian warga sipil Irak maupun tentara Inggris dalam perang.

Gun kemudian mengirimkan salinan e-mail tersebut kepada temannya yang dekat dengan kalangan wartawan.

Sebulan berlalu tanpa kejadian penting. Bahkan, pada bulan Februari Gun sempat mengikuti demonstrasi antiperang Irak di London yang diikuti sekitar sejuta orang. Namun, tanggal 2 Maret 2003, Gun seperti disambar petir ketika melihat berita utama The Observer. Di situ terpampang e-mail Frank Koza yang dimuat secara utuh. Saat itu pun Gun tahu bahwa GCHQ segera melakukan investigasi. Dan, memang benar, penyelidikan terhadap dirinya langsung dilakukan. Dalam sepekan Gun akhirnya mengaku kepada atasannya bahwa dialah yang membocorkan e-mail tersebut.

Menanggapi pengakuannya, Gun mengaku telah diperlakukan dengan baik oleh para bosnya. Hari itu juga ia dibawa dengan mobil khusus ke kantor polisi Cheltenham dan ia secara resmi ditahan.

Bulan November lalu ia secara resmi dituduh telah membocorkan rahasia negara dan diancam hukuman penjara dua tahun. "Saya sangat resah. Karena Anda tahu sendiri bagaimana bila ’mesin pemerintah’ mengincar Anda. Namun, suami saya mengingatkan, do nothing and die, or fight and die," katanya.

Kasus Gun ini menarik perhatian komunitas internasional, di antaranya aktivis kulit hitam AS, Jesse Jackson, dan bintang film Sean Penn. "(Keputusan Gun) adalah keputusan yang datang dari hati nurani, suatu hal yang telah langka saat ini. Ia akan dikenang sejarah sebagai pahlawan kemanusiaan. Saya mengimbau dunia untuk memusatkan perhatian pada arah persidangannya," kata Sean Penn.

Empat tokoh Demokrat AS, yang dipimpin anggota Dennis Kucinich, pada awal bulan ini mengirim surat kepada Tony Blair dan mengatakan bahwa "pembocor" (whistleblowers) memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan demokrasi harus melindunginya.

Namun, rakyat maupun media Inggris-yang baru saja diramaikan oleh kasus tewasnya ahli persenjataan Inggris, David Kelly, dan perseteruan pemerintah dengan BBC soal senjata pemusnah massal Irak-menganggap persoalan ini tidak bisa selesai begitu saja. Mereka yakin pemerintah menggugurkan tuntutannya karena dikhawatirkan akan semakin membuka "aib" soal legalitas untuk berperang ke Irak.

Guardian berhasil memperoleh sebuah dokumen, yang meskipun sebagian kalimat telah dihitamkan, namun di salah satu paragraf tertulis, "Tim pembela (Katharine Gun) yakin bahwa saran dari penasihat hukum Kementerian Luar Negeri menunjukkan keraguan yang dalam mengenai legalitas (dalam hukum internasional) pengiriman tentara Inggris tanpa resolusi PBB".

Mantan deputi tim hukum Kementerian Luar Negeri Inggris, Eilizabeth Wilmshurt, mengonfirmasikan hal tersebut. Ia mengaku tahun lalu mengundurkan diri karena ia tak setuju dengan saran Jaksa Agung Lord Smith kepada pemerintah mengenai legalitas berperang ke Irak.

Clare Short, mantan menteri yang mengundurkan diri karena tak setuju dengan perang Irak, kemarin bahkan melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Kepada BBC, Short mengatakan, penyadapan oleh intelijen Inggris juga dilakukan terhadap ruangan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

Short mengaku telah melihat sejumlah transkrip percakapan Kofi Annan. "Pihak Inggris juga memata-matai kantor Kofi Annan dan itu telah berlangsung beberapa lama," kata Short. Ketika ditanya apakah intelijen Inggris memperoleh instruksi untuk melakukan penyadapan terhadap tokoh seperti Annan, Short mengatakan, "Tentu saja."

Tony Blair menilai ucapan Short tidak bertanggung jawab. Namun, ia menolak berkomentar apakah tuduhan tersebut benar atau tidak. "Saya tidak akan mengomentari operasi intelijen. Akan tetapi, saya akan mengatakan bahwa selama ini kami bertindak sesuai dengan hukum domestik maupun internasional dan kami bertindak untuk kepentingan terbaik negeri ini."

Ini merupakan pukulan berikutnya bagi Blair yang pemerintahannya terus diguncang skandal politik sejak Inggris memutuskan berperang ke Irak.

Seperti juga kasus tewasnya David Kelly, kasus Katharine Gun diperkirakan akan melebar ke persoalan yang lebih krusial, seperti soal batas kewenangan operasi intelijen, pelanggaran hukum internasional, legalitas perang, dan kebohongan terhadap publik. (Myr)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar